Home » Archives for Juli 2014

Lowongan Kerja UGM Non CPNS - Juli 2014

0 comments

Pengumuman
Penerimaan Calon Pegawai Non PNS Di Universitas Gadjah Mada – UGM Tahun 2014
E-MEDIA |  Universitas Gadjah Mada – UGM merupakan universitas negeri tertua di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949. Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta tersebut merupakan universitas pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. Universitas Gadjah Mada Merupakan Universitas No. 1 di Indonesia.
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi yang berwawasan global dan berciri professional, beretika, beriman dan bertakwa, mandiri serta berjiwa kewirausahaan, humanis serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi.
Fakultas Kedokteran Gigi membuka lowongan kerja dengan posisi sebagai :
Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Non-PNS
Formasi yang dibuka adalah:
  1. Dosen Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (2 orang).
  2. Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Gigi (2 orang).
  3. Perawat Gigi/Perawat (2 orang).
  4. Teknisi Laboratorium Teknik Gigi (1 orang).
Persyaratan Umum:
  • Berkewarganegaraan Indonesia;
  • Sehat jasmani dan jiwa, bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan;
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada,
Jl. Denta, Sekip Utara, Yogyakarta 55581.
Catatan:
  • Pendaftaran: Tanggal 7 Juli – 15 Agustus 2014.
  • Persyaratan dan informasi selengkapnya dapat diunduh : Klik Disini

CPNS 2014 : Jogja Hanya Membuka 74 Formasi

0 comments
E-MEDIA | Dalam tahun 2014 ini, Pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya mendapat jatah formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS), setelah beberapa tahun sebelumnya terkena moratorium. Hanya saja sedikit disayangkan, jumlah formasi yang boleh dibuka hanya 74 orang saja. Padahal kekurangan pegawai negeri sipil di Pemkot Yogya sekitar 1000 CPNS.

Izin penambahan CPNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta tersebut berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B-2550/M.PAN-RB/06/2014 perihal persetujuan prinsip tambahan formasi ASN tahun 2014 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Ary Sulistyorini, surat tentang persetujuan penambahan CPNS tersebut diterima BKD KotaYogyakarta pada 20 Juni lalu melalui sistem e-formasi (formasi elektronik). Sebelumnya pada Maret 2014 BKD Kota Yogyakarta telah mengajukan formasi kebutuhan pegawai di lingkungan pemkot Yogyakarta ke pemerintah pusat.

“Untuk formasi CPNS, kami sudah mengajukan kebutuhannya pada Maret lalu dan baru pada 20 Juni ada persetujuan penambahan dari pusat,” kata Ary di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (2/7).
Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, saat ini Pemkot masih kekurangan sekitar 1000-an pegawai. Namun setelah dilakukan pengkajian ulang sesuai skala prioritas diketahui ada kekurangan 642 pegawai. “Kebutuhan yang kami ajukan 642 pegawai namun yang disetujui oleh kementerian hanya untuk 74 formasi,” jelasnya.

Menurut Ary, sebanyak 74 formasi tersebut terbagi untuk tiga kategori formasi yakni pendidikan, kesehatan dan teknis. Kemungkinan, kebutuhan tenaga dari bidang pendidikan yang terbanyak, kemudian disusul kesehatan dan teknis. Untuk tenaga kesehatan menurut Ary pemenuhannya selain dari seleksi CPNS juga bisa dari Badan Layanan Umum (BLU). Sebab, instansi kesehatan sudah berstatus sebagai BLU.

“Kami akan menyusun formasi kebutuhan sesuai skala prioritas berdasarkan visi misi dan program Pemkot. Data itu akan kami kirimkan kembali ke pusat,” jelas Ary.

CPNS 2014 : Daftar Instansi Pemerintah Daerah Yang Buka Lowongan CPNS

0 comments
E-MEDIA – Pemerintah Indonesia dipastikan membuka Rekrutmen ASN / CPNS 2014 sebanyak 100.000 Formasi. Formasi CPNS 2014 terdiri atas 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.
Lowongan CPNS Instansi Pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan di Pemerintah Daerah terdiri dari 28 Pemerintah Provinsi dan 383 Pemerintah Kabupaten / Kota.
Sebanyak 25.000 formasi untuk Instansi Pemerintah Pusat. Sedangkan 40.000 formasi untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk Pemerintah Pusat dan 25.000 untuk Pemerintah Daerah.
Inilah Daftar Pemerintah Daerah Yang akan membuka Lowongan CPNS 2014
Pemerintah Aceh
  1. Pemerintah Aceh : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Aceh besar
  3. Pemerintah Kab. Pidie
  4. Pemerintah Kab. Aceh Utara : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Aceh Timur
  6. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
  7. Pemerintah Kab. Aceh Barat
  8. Pemerintah Kab. Aceh tengah : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Aceh tenggara
  10. Pemerintah Kab. Simeulue
  11. Pemerintah Kab. Bireuen
  12. Pemerintah Kab. Aceh singkil
  13. Pemerintah Kab. Aceh Barat daya
  14. Pemerintah Kab. Gayo lues
  15. Pemerintah Kab. Aceh tamiang
  16. Pemerintah Kab. Nagan raya
  17. Pemerintah Kab. Aceh jaya : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Bener meriah
  19. Pemerintah Kab. Pidie jaya
  20. Pemerintah Kota Sabang : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kota Banda Aceh
  22. Pemerintah Kota Langsa : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kota Lhokseumawe : Tidak Buka
  24. Pemerintah Kota Subulussalam : Tidak Buka
Pemerintah Provinsi sumatera Utara
  1. Pemerintah Provinsi sumatera Utara : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Deli serdang
  3. Pemerintah Kab. Karo
  4. Pemerintah Kab. Langkat : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Tapanuli tengah
  6. Pemerintah Kab. Simalungun
  7. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
  8. Pemerintah Kab. Dairi
  9. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  10. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Asahan
  12. Pemerintah Kab. Nias
  13. Pemerintah Kab. Toba samosir
  14. Pemerintah Kab. Mandailing natal : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Nias Selatan
  16. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  17. Pemerintah Kab. Pakpak Barat
  18. Pemerintah Kab. Samosir
  19. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  20. Pemerintah Kab. Padang Lawas
  21. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  22. Pemerintah Kab. Batubara : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  24. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  25. Pemerintah Kab. Nias Barat
  26. Pemerintah Kab. Nias Utara
  27. Pemerintah Kota Medan : Tidak Buka
  28. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  29. Pemerintah Kota Binjai
  30. Pemerintah Kota Pematang Siantar : Tidak Buka
  31. Pemerintah Kota Tanjung Balai
  32. Pemerintah Kota Sibolga
  33. Pemerintah Kota Padangsidimpuan : Tidak Buka
  34. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
Pemerintah Provinsi Riau
  1. Pemerintah Provinsi Riau
  2. Pemerintah Kab. Kampar : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Bengkalis
  4. Pemerintah Kab. Indragiri hulu
  5. Pemerintah Kab. Indragiri hilir
  6. Pemerintah Kab. Pelalawan
  7. Pemerintah Kab. Rokan hulu : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Rokan hilir
  9. Pemerintah Kab. Siak
  10. Pemerintah Kab. Kuantan singingi : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Kepulauan meranti : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kota Pekanbaru
  13. Pemerintah Kota Dumai
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  2. Pemerintah Kab. Agam
  3. Pemerintah Kab. Pasaman
  4. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Solok
  6. Pemerintah Kab. Padang pariaman
  7. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  8. Pemerintah Kab. Tanah datar
  9. Pemerintah Kab. Sijunjung : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  11. Pemerintah Kab. Solok Selatan : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Dharmasraya
  13. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  14. Pemerintah Kota Bukittinggi
  15. Pemerintah Kota Padang Panjang
  16. Pemerintah Kota Sawahlunto
  17. Pemerintah Kota Solok
  18. Pemerintah Kota Padang
  19. Pemerintah Kota Payakumbuh
  20. Pemerintah Kota Pariaman
Pemerintah Provinsi Jambi
  1. Pemerintah Provinsi Jambi
  2. Pemerintah Kab. Batang Hari : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  4. Pemerintah Kab. Bungo
  5. Pemerintah Kab. Merangin
  6. Pemerintah Kab. Kerinci : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kab. Sarolangun
  8. Pemerintah Kab. Tebo
  9. Pemerintah Kab. Muaro jambi : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tanjung jabung Timur
  11. Pemerintah Kota Jambi : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kota Sungai Penuh
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  3. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  4. Pemerintah Kab. Muara Enim
  5. Pemerintah Kab. Lahat
  6. Pemerintah Kab. Musi Rawas
  7. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  8. Pemerintah Kab. Banyuasin
  9. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  10. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
  11. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  12. Pemerintah Kab. Empat Lawang
  13. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  14. Pemerintah Kota Palembang
  15. Pemerintah Kota Pagar Alam
  16. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  17. Pemerintah Kota Prabumulih
  18. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung
  1. Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung
  2. Pemerintah Kab. Bangka
  3. Pemerintah Kab. Belitung
  4. Pemerintah Kab. Bangka Barat
  5. Pemerintah Kab. Bangka tengah
  6. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  7. Pemerintah Kab. Belitung Timur
  8. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
Pemerintah Provinsi Bengkulu
  1. Pemerintah Provinsi Bengkulu
  2. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  3. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  4. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
  5. Pemerintah Kab. Kaur
  6. Pemerintah Kab. Seluma
  7. Pemerintah Kab. Mukomuko
  8. Pemerintah Kab. Kepahiang
  9. Pemerintah Kab. Lebong
  10. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  11. Pemerintah Kota Bengkulu
Pemerintah Provinsi Lampung
  1. Pemerintah Provinsi Lampung
  2. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  3. Pemerintah Kab. Lampung tengah
  4. Pemerintah Kab. Lampung Utara
  5. Pemerintah Kab. Lampung Barat
  6. Pemerintah Kab. Tulang bawang
  7. Pemerintah Kab. Tanggamus
  8. Pemerintah Kab. Way kanan : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Lampung Timur : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Pesawaran
  11. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Pringsewu
  13. Pemerintah Kab. Mesuji
  14. Pemerintah Kab. Pesisir Barat : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Metro
  16. Pemerintah Kota Bandar Lampung : Tidak Buka
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
  1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
  2. Kab. Kepulauan Seribu : Tidak Buka
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  2. Pemerintah Kab. Bogor
  3. Pemerintah Kab. Sukabumi : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Cianjur : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Bekasi
  6. Pemerintah Kab. Karawang
  7. Pemerintah Kab. Purwakarta : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Subang : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Bandung : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Sumedang : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Garut
  12. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  13. Pemerintah Kab. Ciamis
  14. Pemerintah Kab. Cirebon : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Kuningan : Tidak Buka
  16. Pemerintah Kab. Indramayu
  17. Pemerintah Kab. Majalengka : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Bandung Barat : Tidak Buka
  19. Pemerintah Kab. Pangandaran : Tidak Buka
  20. Pemerintah Kota Bandung
  21. Pemerintah Kota Bogor
  22. Pemerintah Kota Sukabumi : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kota Cirebon : Tidak Buka
  24. Pemerintah Kota Bekasi : Tidak Buka
  25. Pemerintah Kota Depok
  26. Pemerintah Kota Cimahi
  27. Pemerintah Kota Tasikmalaya
  28. Pemerintah Kota Banjar
Pemerintah Provinsi Banten
  1. Pemerintah Provinsi Banten
  2. Pemerintah Kab. Serang
  3. Pemerintah Kab. Pandeglang : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Lebak
  5. Pemerintah Kab. Tangerang : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kota Tangerang
  7. Pemerintah Kota Cilegon
  8. Pemerintah Kota Serang : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Pemerintah Daerah DI Yogyakarta
  1. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta
  2. Pemerintah Kab. Bantul : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Sleman
  4. Pemerintah Kab. Gunungkidul
  5. Pemerintah Kab. Kulon Progo
  6. Pemerintah Kota Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  2. Pemerintah Kab. Semarang
  3. Pemerintah Kab. Kendal
  4. Pemerintah Kab. Demak
  5. Pemerintah Kab. Grobogan
  6. Pemerintah Kab. Pekalongan
  7. Pemerintah Kab. Batang
  8. Pemerintah Kab. Tegal
  9. Pemerintah Kab. Brebes
  10. Pemerintah Kab. Pati
  11. Pemerintah Kab. Kudus : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Pemalang : Tidak Buka
  13. Pemerintah Kab. Jepara
  14. Pemerintah Kab. Rembang : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Blora
  16. Pemerintah Kab. Banyumas
  17. Pemerintah Kab. Cilacap
  18. Pemerintah Kab. Purbalingga
  19. Pemerintah Kab. Banjarnegara
  20. Pemerintah Kab. Magelang
  21. Pemerintah Kab. Temanggung
  22. Pemerintah Kab. Wonosobo : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kab. Purworejo
  24. Pemerintah Kab. Kebumen
  25. Pemerintah Kab. Klaten
  26. Pemerintah Kab. Boyolali
  27. Pemerintah Kab. Sragen
  28. Pemerintah Kab. Sukoharjo
  29. Pemerintah Kab. Karanganyar : Tidak Buka
  30. Pemerintah Kab. Wonogiri
  31. Pemerintah Kota Semarang
  32. Pemerintah Kota Salatiga
  33. Pemerintah Kota Pekalongan
  34. Pemerintah Kota Tegal
  35. Pemerintah Kota Magelang
  36. Pemerintah Kota Surakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  2. Pemerintah Kab. Gresik : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Mojokerto : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Sidoarjo
  5. Pemerintah Kab. Jombang
  6. Pemerintah Kab. Sampang
  7. Pemerintah Kab. Pamekasan
  8. Pemerintah Kab. Sumenep
  9. Pemerintah Kab. Bangkalan
  10. Pemerintah Kab. Bondowoso
  11. Pemerintah Kab. Situbondo
  12. Pemerintah Kab. Banyuwangi
  13. Pemerintah Kab. Jember : Tidak Buka
  14. Pemerintah Kab. Malang
  15. Pemerintah Kab. Pasuruan
  16. Pemerintah Kab. Probolinggo
  17. Pemerintah Kab. Lumajang
  18. Pemerintah Kab. Kediri
  19. Pemerintah Kab. Tulungagung
  20. Pemerintah Kab. Nganjuk : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Trenggalek
  22. Pemerintah Kab. Blitar
  23. Pemerintah Kab. Madiun
  24. Pemerintah Kab. Ngawi : Tidak Buka
  25. Pemerintah Kab. Magetan
  26. Pemerintah Kab. Ponorogo
  27. Pemerintah Kab. Pacitan : Tidak Buka
  28. Pemerintah Kab. Bojonegoro
  29. Pemerintah Kab. Tuban
  30. Pemerintah Kab. Lamongan
  31. Pemerintah Kota Surabaya
  32. Pemerintah Kota Mojokerto : Tidak Buka
  33. Pemerintah Kota Malang
  34. Pemerintah Kota Ppasuruan
  35. Pemerintah Kota Probolinggo : Tidak Buka
  36. Pemerintah Kota Blitar
  37. Pemerintah Kota Kediri : Tidak Buka
  38. Pemerintah Kota Madiun
  39. Pemerintah Kota Batu : Tidak Buka
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  2. Pemerintah Kab. Sambas
  3. Pemerintah Kab. Sanggau
  4. Pemerintah Kab. Sintang
  5. Pemerintah Kab. Pontianak
  6. Pemerintah Kab. Kapuas hulu
  7. Pemerintah Kab. Ketapang
  8. Pemerintah Kab. Bengkayang
  9. Pemerintah Kab. Landak
  10. Pemerintah Kab. Melawi
  11. Pemerintah Kab. Sekadau
  12. Pemerintah Kab. Kubu raya
  13. Pemerintah Kab. Kayong Utara
  14. Pemerintah Kota Pontianak
  15. Pemerintah Kota Singkawang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  2. Pemerintah Kab. Kapuas : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Barito Utara
  4. Pemerintah Kab. Barito Selatan
  5. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  6. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  7. Pemerintah Kab. Pulang pisau
  8. Pemerintah Kab. Gunung mas
  9. Pemerintah Kab. Lamandau
  10. Pemerintah Kab. Sukamara
  11. Pemerintah Kab. Murung raya
  12. Pemerintah Kab. Katingan
  13. Pemerintah Kab. Seruyan
  14. Pemerintah Kab. Barito Timur
  15. Pemerintah Kota Palangka Raya : Tidak Buka
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  2. Pemerintah Kab. Banjar
  3. Pemerintah Kab. Tanah laut
  4. Pemerintah Kab. Tapin
  5. Pemerintah Kab. Hulu sungai Selatan
  6. Pemerintah Kab. Hulu sungai tengah
  7. Pemerintah Kab. Barito kuala
  8. Pemerintah Kab. Tabalong
  9. Pemerintah Kab. Kotabaru
  10. Pemerintah Kab. Hulu sungai Utara
  11. Pemerintah Kab. Tanah bumbu
  12. Pemerintah Kab. Balangan
  13. Pemerintah Kota Banjarmasin
  14. Pemerintah Kota Banjar Baru
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  2. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
  3. Pemerintah Kab. Paser : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Berau
  5. Pemerintah Kab. Kutai Barat
  6. Pemerintah Kab. Kutai Timur
  7. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  8. Pemerintah Kab. Mahakam ulu
  9. Pemerintah Kota Samarinda
  10. Pemerintah Kota Balikpapan
  11. Pemerintah Kota Bontang
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Minahasa : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  5. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  7. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  8. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  9. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
  10. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  12. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  13. Pemerintah Kota Manado : Tidak Buka
  14. Pemerintah Kota Bitung : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Tomohon
  16. Pemerintah Kota Kotamobagu
Provinsi Gorontalo
  1. Pemerintah Provinsi Gorontalo : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Gorontalo : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Boalemo : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Pohuwato
  5. Pemerintah Kab. Bone Bolango
  6. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  7. Pemerintah Kota Gorontalo
Provinsi Sulawesi Tengah
  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  2. Pemerintah Kab. Poso : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Donggala : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Tolitoli : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Banggai
  6. Pemerintah Kab. Buol
  7. Pemerintah Kab. Morowali : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Banggai kepulauan
  9. Pemerintah Kab. Parigi moutong : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  11. Pemerintah Kab. Sigi : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Banggai Laut
  13. Pemerintah Kota Palu
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Pemerintah Kab. Pinrang : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Gowa
  4. Pemerintah Kab. Wajo
  5. Pemerintah Kab. Bone : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Tana toraja
  7. Pemerintah Kab. Maros
  8. Pemerintah Kab. Luwu : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Sinjai
  10. Pemerintah Kab. Bulukumba
  11. Pemerintah Kab. Bantaeng
  12. Pemerintah Kab. Jeneponto : Tidak Buka
  13. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  14. Pemerintah Kab. Takalar
  15. Pemerintah Kab. Barru
  16. Pemerintah Kab. Sidenreng rappang
  17. Pemerintah Kab. Pangkajene dan kepulauan : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Soppeng
  19. Pemerintah Kab. Enrekang
  20. Pemerintah Kab. Luwu Utara : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Luwu Timur
  22. Pemerintah Kab. Toraja Utara
  23. Pemerintah Kota Makassar
  24. Pemerintah Kota Parepare
  25. Pemerintah Kota Palopo : Tidak Buka
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Pemerintah Kab. Konawe : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Buton : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Muna
  5. Pemerintah Kab. Kolaka : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  7. Pemerintah Kab. Kolaka Utara : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Bombana : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Wakatobi
  10. Pemerintah Kab. Buton Utara
  11. Pemerintah Kab. Konawe Utara : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  13. Pemerintah Kab. Konawe kepulauan
  14. Pemerintah Kota Kendari : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Baubau : Tidak Buka
Pemerintah Provinsi Bali
  1. Pemerintah Provinsi Bali
  2. Pemerintah Kab. Buleleng
  3. Pemerintah Kab. Jembrana
  4. Pemerintah Kab. Klungkung
  5. Pemerintah Kab. Gianyar
  6. Pemerintah Kab. Karangasem
  7. Pemerintah Kab. Bangli
  8. Pemerintah Kab. Badung
  9. Pemerintah Kab. Tabanan
  10. Pemerintah Kota Denpasar
Pemerintah Provinsi NTB
  1. Pemerintah Provinsi NTB
  2. Pemerintah Kab. Lombok Barat
  3. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  4. Pemerintah Kab. Lombok Timur
  5. Pemerintah Kab. Bima
  6. Pemerintah Kab. Sumbawa
  7. Pemerintah Kab. Dompu
  8. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  9. Pemerintah Kab. Lombok Utara : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kota Mataram
  11. Pemerintah Kota Bima
Pemerintah Provinsi NTT
  1. Pemerintah Provinsi NTT
  2. Pemerintah Kab. Kupang
  3. Pemerintah Kab. Belu
  4. Pemerintah Kab. Timor Ttengah Utara
  5. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  6. Pemerintah Kab. Alor : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kab. Sikka
  8. Pemerintah Kab. Flores Timur
  9. Pemerintah Kab. Ende
  10. Pemerintah Kab. Ngada
  11. Pemerintah Kab. Manggarai
  12. Pemerintah Kab. Sumba Timur
  13. Pemerintah Kab. Sumba Barat
  14. Pemerintah Kab. Lembata : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Rote ndao
  16. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  17. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  18. Pemerintah Kab. Sumba Barat daya
  19. Pemerintah Kab. Nagekeo
  20. Pemerintah Kab. Sumba tengah : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  22. Pemerintah Kab. Malaka
  23. Pemerintah Kota Kupang
Pemerintah Provinsi Maluku
  1. Pemerintah Provinsi Maluku
  2. Pemerintah Kab. Maluku tengah : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
  4. Pemerintah Kab. Buru
  5. Pemerintah Kab. Maluku tenggara Barat
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan aru
  7. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  8. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  9. Pemerintah Kab. Buru Selatan
  10. Pemerintah Kab. Maluku Barat daya
  11. Pemerintah Kota Aambon
  12. Pemerintah Kota Tual
Pemerintah Provinsi maluku Utara
  1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
  2. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  3. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  5. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  6. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
  7. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  8. Pemerintah Kab. Pulau morotai
  9. Pemerintah Kab. Pulau taliabu : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kota Ternate
  11. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Pemerintah Provinsi Papua
  1. Pemerintah Provinsi Papua
  2. Pemerintah Kab. Jayapura
  3. Pemerintah Kab. Biak Numfor
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Merauke
  6. Pemerintah Kab. Jayawijaya
  7. Pemerintah Kab. Nabire
  8. Pemerintah Kab. Puncak jaya
  9. Pemerintah Kab. Paniai
  10. Pemerintah Kab. Mimika : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Boven digoel
  12. Pemerintah Kab. Mappi
  13. Pemerintah Kab. Asmat
  14. Pemerintah Kab. Yahukimo
  15. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  16. Pemerintah Kab. Tolikara
  17. Pemerintah Kab. Sarmi
  18. Pemerintah Kab. Keerom
  19. Pemerintah Kab. Waropen
  20. Pemerintah Kab. Supiori
  21. Pemerintah Kab. Mamberamo raya : Tidak Buka
  22. Pemerintah Kab. Mamberamo tengah
  23. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  24. Pemerintah Kab. Yalimo
  25. Pemerintah Kab. Nduga : Tidak Buka
  26. Pemerintah Kab. Dogiyai
  27. Pemerintah Kab. Puncak
  28. Pemerintah Kab. Deiyai
  29. Pemerintah Kab. Intan jaya
  30. Pemerintah Kota Jayapura
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  2. Pemerintah Kab. Bintan
  3. Pemerintah Kab. Karimun : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Natuna : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Lingga
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kota Batam
  8. Pemerintah Kota Tanjungpinang
Pemerintah Provinsi Papua Barat
  1. Pemerintah Provinsi Papua Barat
  2. Pemerintah Kab. Sorong : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  4. Pemerintah Kab. Raja Ampat : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Manokwari
  6. Pemerintah Kab. Teluk bintuni
  7. Pemerintah Kab. Teluk wondama : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Fak-fak : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Kaimana : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tambrauw : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Maybrat
  12. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  13. Pemerintah Kota Sorong
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Mamuju Utara
  3. Pemerintah Kab. Mamuju
  4. Pemerintah Kab. Mamasa
  5. Pemerintah Kab. Polewali Mandar : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Majene
  7. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  2. Pemerintah Kab. Bulungan
  3. Pemerintah Kab. Malinau
  4. Pemerintah Kab. Nunukan
  5. Pemerintah Kab. Tana Tidung : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kota Tarakan
  7. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
A |

Copyright © 2012 E-MEDIA. All rights reserved.

Super SEO created by Blogger Tuts | Published by GalleryBloggerTemplates.com